Jakarta – Humas : Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Selanjutnya, sertifikat jaminan mutu pelayanan peradilan harus dimiliki oleh setiap pengadilan di semua lingkungan Peradilan, tutur Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dalam acara penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu yang diadakan di pendopo Kabupaten, Banyuwangi, Senin, 24/7/2017. Makamah Agung juga memandang penting peningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan karena hal tersebut akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Badan Peradilan.

Palu, Hari Ini Selasa 18 Juli 2017, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dilaksanakan penilaian Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI . Audit yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berlangsung dengan agenda Opening Meeting, Audit, dan Closing Meeting. Para auditor dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang bertugas untuk mengaudit Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah diketuai oleh Ibu PARTINI, SH (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI) Proses audit dimulai dengan Opening Meeting bersama dengan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kemudian dilanjutkan dengan audit tim top management, selanjutnya audit di tiap bagian, dan yang terakhir adalah Closing Meeting bersama dengan seluruh pegawai kembali.

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI CAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP IX TAHUN 2017

Dokumen

 Pengumuman Tipikor 2017.pdf

Dokumen