Aplikasi

   e-Montor             e-Cuti         e-Perjadin          SISUPER                       e-Court             Direktori Putusan       SIWAS

emontor 250              ecuti           ejadin                 survey                  ecourt           WhatsApp Image 2021 06 17 at 14.27.44                 WISE BANNER

Jadwal Sidang

Articles

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)

  1. Disampaikan secara Tertulis
    1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
    2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan fonnulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
    3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan Pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
  1. Menyebutkan Informasi yang jelas
  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
  1. Tata Cara Pengiriman
  1. Pengaduan ditujukan kepada:
  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  1. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut

SK KMA 076/KMA/SK/VI/2009 Selengkapnya...

 

Biaya Perkara

PERINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING SEBESAR Rp.150.000,-

BERDASARKAN SK KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NOMOR : W21-U/03/HK.02/I/2021

TENTANG

Perubahan Keenam atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah

Tanggal 09 Desember 2016 Nomor W21-U/35/HK.02/XII/2016 tentang

Penetapan Besarnya Biaya Perkara Perdata Tingkat Banding

a. Materai                                                                                  Rp.   9000,-

b. Biaya Redaksi                                                                       Rp. 10.000,-

c. ATK                                                                                       Rp. 34.000,-

d. Pengiriman Surat dan Berkas                                               Rp. 89.500,-

e. Pemberkasan                                                                        Rp.   7.500,-


                                                                        Jumlah              Rp. 150.000,-

Prosedur Beracara Pidana

BAGAN ALUR PROSES BANDING 001

PROSEDUR PERKARA PIDANA BANDING

1.Membuat :

a)Akta permohonan piker-pikir bagi terdakwa dan penasihat hukum.

b)Akta permintaan banding.

c)Akta terlambat mengajukan permintaan banding.

d)Akta pencabutan banding.

2.Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing perugas register.

3.Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan  diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.

4.Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keteranga panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan berkas perkara segera diterima.

5.Dalam hal permohonan tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.

6.Panitera wajib memberitahukan permintan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

7.Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam registrasi dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.

8.Dalam hal permohonan belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dapat mengajukannya langsung ke pengadilan tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke pengadilan negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.

9.Selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi , pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri.

10.Jika kesempatan mempelajiri berkas diminta oleh pemohon dilakukan dipengadilan tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada ketua pengadilan negeri.

11.Berkas perkara banding berupa bundle “A” dan bundle “B” dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi.

12.Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, pemohon banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Akta tersebut dikirim ke pengadilan tinggi.

13.Salinan putusan pengadilan tinggi yang telah diterima oleh pengadilan negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat akta pemberitahuan putusan.

14.Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan kedalam buku register terkait.

15.Pelaksanaan tugas pada meja kedua, dilakukan oleh panitera muda pidana dan berada langsung dibawah koordinasi wakil panitera.

================================================================

IKM & IPK

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SEMESTER I 2021

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

SEMESTER I 2021

IKM SEMESTER 1 2021 IPK SEMESTER 1 2021 v2

Pengendalian Gratifikasi

stopgratifikasi

MAKLUMAT

                      Maklumat                                                     Penghargaan Zona Integritas                         

WhatsApp Image 2021 06 17 at 14.12.47                                       PAN RB

 

                                                                                                                                             

wilayah hukum                       

                       badilum

                       jdih